Mendikbud : UN Diganti USBN Dan Biaya Di Tanggung Sepenuhnya Oleh Pusat, Berikut Penjelasanya

Assalamualaikum wr.wb .................  Selamat sore rekan-rekan guru semua dan salam sejahtera untuk kita semua, sore ini kami akan membagikan informasi mengenai UN didaganti USBN, Berikut informasi selengkapnya .

Mendikbud Muhadjir Effendy

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy telah merampungkan evaluasi Ujian Nasional (UN). 

Hasil di tingkat kementerian memutuskan untuk memberlakukan memoratorium UN. Hasil valuasi tersebut telah disampaikan dan tinggal menunggu persetujuan Presiden untuk diterapkan moratorium.

Meski masih di tangan Presiden, Muhadjir yakin Kepala Negara menyetujui moratorium UN itu. Karena itu pihaknya sudah menyiapkan bentuk evaluasi Sebagai gantinya. UN akan didesentralisasikan ke daerah dalam bentuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Keputusan Mendikbud melakukan moratorium UN ini menimbulkan polemik di masyarakat. Untuk mengupas sistem evaluasi pengganti UN itu, apa dan bagaimana teknis pelaksanaan ujian pengganti UN ini, Koran Jakarta mewawancarai Mendikbud, Muhadjir Effendy, Jumat (2/12). Berikut petikannya:

Anda mengatakan UN akan didesentralisasikan dalam bentuk USBN, maksudnya seperti apa?

Artinya sebanyak 75 persen soal akan dibuat oleh daerah, yakni oleh guru. Pusat menitipkan 25 persen soal saja yang berstandar nasional.

Dalam masa transisi UN menjadi USBN, apa saja yang akan dilakukan?

Kami akan melakukan penyesuaian kebijakan, terutama perubahan regulasi mengenai penyelenggaraan evaluasi pendidikan (PP nomor 13 tahun 2015), serta peraturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (PP nomor 17 tahun 2010).

Kami juga akan memfasilitasi proses penyelenggaraan USBN, termasuk pemetaan siswa dan pendidikan non formal. Kemudian menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta melakukan optimalisasi dan revisi anggaran 2017 untuk pembinaan sekolah dan pengembangan sistem penilaian yang komprehensif.

Kira-kira berapa anggaran untuk persiapan USBN itu?

Diprediksi sekitar satu triliun rupiah. Tidak hanya untuk ujiannya saja, tapi sudah termasuk biaya pembinaan dan pengembangan kualitas Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Demikian juga pelatihan dan pengadaan komputer. Kami berharap suatu suatu hari nanti USBN paperless.

Satu triliun banyak sekali, apakah pemerintah daerah tidak akan keberatan karena anggaran untuk ujian akan naik dua kali lipat seperti ini?

Saya tegaskan, perubahan ini tidak akan membebani pemerintah provinsi maupun kota. Pemerintah pusat akan menyiapkan anggarannya. Apa saja pos anggarannya, masih didetailkan.

Usulan moratorium UN belum dibahas Presiden dalam rapat terbatas.

Jika Presiden beri lampu hijau, sejauh mana kesiapan USBN untuk digelar tahun depan?

Persiapan USBN sudah 70 persen. Jika pada rapat terbatas dengan presiden USBN disetujui, intinya kami sudah siap. Jika mau soal, tinggal ambil dari bank soal. Kami akan segera undang pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk sosialisasi, dalam waktu dekat.

Demikian informasi yang dapat kmai bagikan ke rekan rekan semua , yang telah kami lansir dari koran-jakarta, semoga ada manfaatnya unutk kita semua, sekian slaam pendidikan indonesia .

Share this post