Serikat Guru Khawatir Sekolah Jadi Klaster Baru Corona

Ilustrasi belajar dari rumah secara online

Jakarta -- Federasi Serikat Guru Indonesia mengusulkan belajar dari rumah secara online atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) diperpanjang hingga Desember jika kasus virus corona (Covid-19) masih tinggi di Indonesia.

Federasi itu juga mengkhawatirkan soal potensi klaster baru corona di sekolah jika sekolah dibuka nanti.

Hal ini dilontarkan FSGI merespons wacana pembukaan sekolah pada Juli 2020 untuk daerah aman dari corona yang diungkapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Agar kondisi benar-benar aman dan sehat, maka opsi yang patut dipilih Kemendikbud dan Kemenag adalah dengan memperpanjang masa PJJ selama satu semester ke depan sampai akhir Desember, atau setidaknya sampai pertengahan semester ganjil," tutur Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim, Kamis (28/5).

Menurutnya, pemerintah tidak bisa tergesa-gesa melaksanakan pembukaan sekolah pada pertengahan Juli 2020. Ia menilai dibutuhkan persiapan matang dan ketepatan data corona di tiap wilayah untuk menjalankan rencana tersebut.

Hal ini penting karena pembukaan sekolah harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan siswa serta guru. Terlebih melihat kasus guru dan siswa terpapar corona setelah sekolah dibuka di negara lain seperti Prancis, Finlandia, dan Korea Selatan.

Bayang-bayang gelombang kedua penyebaran corona menurutnya juga perlu diperhatikan. Ia mengatakan ancaman ini bakal membuat siswa, orang tua dan guru khawatir ketika diharuskan kembali ke sekolah.

"Tak menutup kemungkinan (gelombang kedua corona) ini bisa terjadi di Indonesia. Jangan sampai sekolah dan madrasah menjadi klaster terbaru penyebaran covid-19," ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Tanjung juga turut berpendapat bahwa komunikasi, koordinasi, dan pendataan kasus corona antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperbaiki sebelum sekolah dibuka.

Ia khawatir jika koordinasi pemerintah pusat dan daerah masih jadi persoalan, maka kebijakan pembukaan sekolah bakal turut bermasalah seperti polemik penyaluran bantuan sosial di sejumlah daerah.

Indikasi ini, kata dia, bahkan sudah terlihat dari beda pernyataan pemerintah pusat dan daerah soal pembukaan sekolah di tengah pandemi.

"Baru-baru ini Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menetapkan pertengahan Juli nanti sekolah-sekolah akan diaktifkan kembali. Padahal di sisi lain pemerintah pusat belum memutuskan. Alhasil siswa, guru dan orang tua pun bingung," lanjutnya.

Fahriza juga menilai pemerintah dan sekolah perlu memastikan kelengkapan fasilitas pendukung protokol kesehatan. Ini termasuk hand sanitizer, sabun cuci tangan, keran air, masker sampai penyediaan alat perlindungan diri (APD) di unit kesehatan sekolah (UKS).

Menurutnya, Kemendikbud juga harus membuat Pedoman Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk sekolah, salah satunya mengenalkan Protokol Kesehatan kepada warga sekolah.

Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan keputusan pembukaan sekolah ada di tangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hingga gini Gugus Tugas belum memberikan pernyataan terkait wacana tersebut.

Namun Kepala Gugus Tugas Doni Monardo menyatakan ada 110 kabupaten/kota yang tercatat tak memiliki kasus positif. Sebanyak 87 kabupaten/kota di antaranya sudah ditawarkan untuk membuka kembali aktivitas di tengah pandemi corona.

Respon terkait wacana pembukaan sekolah pun datang dari berbagai pihak. Orang tua maupun guru khawatir pembukaan sekolah membahayakan keselamatan siswa dan orang di sekitarnya.

Namun di sisi lain banyak siswa yang tak nyaman melakukan PJJ selama pandemi karena berbagai kendala. Terlebih bagi sekolah dan wilayah yang tak punya fasilitas internet memadai. 

sumber : cnnindonesia

Share this post