Siswa Cukup Masuk Seminggu Sekali,DPR Minta Pemerintah Tiru Australia Terapkan New Normal di Sekolah

Ruangguru.my.id_Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah mencontoh Australia jika mau menerapkan new normal atau kelaziman baru di sekolah.

Menurut Hetifah, kebijakan pemerintah Australia yang mewajibkan kegiatan belajar mengajar tatap muka hanya satu minggu sekali bisa menjadi contoh permulaan yang baik.

"Kemendikbud diharapkan dapat belajar dari best practices negara lain yang telah memulai kembali kegiatan belajar mengajarnya. Hal ini agar kita dapat mengambil pelajaran dan tidak memulai dari nol," kata Hetifah kepada wartawan.

Dia mengatakan, kegiatan belajar mengajar tatap muka di kelas lebih difungsikan sebagai sarana evaluasi belajar daring yang dilakukan selama sepekan.

Kemudian, guru dapat memberikan arahan untuk kegiatan belajar daring untuk seminggu berikutnya.

Hetifah berharap kelaziman baru di sekolah mengombinasikan belajar daring dan tatap muka, sehingga kontak langsung dapat diminimalkan.

"Di beberapa negara bagian di Australia, murid-murid hanya masuk seminggu sekali sesuai jadwalnya, dan hanya sebentar seperti ambil rapor," ujarnya.

"Hal ini hanya agar guru dapat mengevaluasi keberjalanan pembelajaran daring yang telah dilakukan seminggu kebelakang, dan memberikan arahan untuk seminggu ke depan. Pertemuan antar-murid sangat diminimalisir," tegas Hetifah.

Ia pun mendorong agar pembukaan sekolah di masa kelaziman baru nanti dibedakan berdasarkan zona di wilayah sekolah tersebut.

Hetifah menegaskan keselamatan guru, siswa, serta keluarga merupakan prioritas.

"Prioritas pertama adalah keselamatan siswa, guru, dan juga keluarganya. Ketuntasan kurikulum adalah nomor dua. Jika memang sekolah ingin dibuka, harus dipastikan memang hanya untuk daerah yang berada dalam zona hijau sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19," kata Hetifah.

Sekolah-sekolah pun harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Hetifah mengatakan, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kesehatan harus dipenuhi. Begitu pula dengan kondisi kelas yang harus sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

"Misal, untuk sarana dan prasarana, harus memenuhi kebutuhan sanitasi, seperti adanya toilet yang bersih, tempat cuci tangan dengan sabun, dan fasilitas UKS yang memadai," ucapnya.

"Kelas yang ada juga harus sesuai protokol Covid-19, seperti kursi dan bangku yang berjarak. Untuk sekolah yang belum dapat memenuhi standar-standar di atas, lebih baik untuk tidak dipaksakan dibuka dahulu," tegas Hetifah.

Rekomendasi protokol new normal di sekolah

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pun telah mengeluarkan rekomendasi dalam perumusan protokol new normal di sekolah.

Salah satu ide pengaturan new normal di sekolah yakni menghilangkan jam istirahat dan mengurangi jam belajar hanya menjadi 4 jam saja.

"Yang sedang kami rekomendasikan adalah menghilangkan jam istirahat dan memperpendek jam pelajaran, yang sedang didiskusikan masuk 4 jam sehari tanpa jam istirahat," kata Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Kemen PPPA Ciput Eka Purwianti.

Rekomendasi lainnya yakni jam masuk dan pulang antar kelas yang diberlakukan berbeda supaya anak-anak tidak berkerumun saat tiba di gerbang sekolah serta saat akan pulang.

Selain itu, fasilitas untuk mencuci tangan dengan sabun juga harus diperbanyak oleh sekolah agar tidak terjadi antrean anak-anak yang akan mencuci tangan.

New Normal Pendidikan Harus Rinci

Sebelumnya, Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyoroti pengaturan sistem sekolah dalam skema new normal. Dasco mengatakan, aturan new normal dalam sektor pendidikan masih harus diperinci.

“Sektor pendidikan masih harus didetailkan karena menyangkut berbagai aspek, terutama pengaturan sekolah maupun pesantren,” kata Dasco, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikatakan Dasco, saat memimpin kunjungan Tim Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, ke Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Kunjungan tersebut ditujukan untuk meninjau kesiapan protokol kesehatan pemerintah menuju kondisi new normal atau kenormalan baru.

Pada kesempatan tersebut, Dasco mendapat penjelasan terkait masterplan new normal dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan, skema new normal bergantung pada data persebaran Covid-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional.

Nantinya, data tersebut akan diakurasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, sehingga menggambarkan keadaan nyata di setiap daerah.

“Data diakurasi Bappenas sehingga mencerminkan daerah per daerah. Jadi tidak one size fit for all, implementasinya juga tergantung kesiapan masing-masing daerah,” kata Airlangga.

Dasco pun menganggap pemaparan Airlangga sudah akurat. Ia optimistis, new normal dapat dilaksanakan dengan baik.

Demikian berita dan informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Kami senantiasa memberikan berita dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Share this post