Guru Honorer Curhat, Zaman SBY Ada 1 Juta yang Diangkat Jadi CPNS

 

- Puluhan guru honorermenyampaikan keluhan atau curhatannya kepada anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat H. Dede Yusuf M. Effendi karena pemerintah sejak 2016 hingga saat ini belum melakukan pengangkatan guru honorermenjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Para guru honorer itu berasal dari kategori (K2), guru honorer dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), non kategori usia lebih dari 35 tahun, selain guru honorerkurang dari usia 35 tahun.

Pertemuan perwakilan guru honorer dengan H. Dede Yusuf itu pada pelaksanaan reses dan temu konstituen di Imah Rancage Rumah Aspirasi H. Dede Yusuf M. Effendi Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Jabar, Kamis 23 Juli 2020 sore.

"Mereka mengadukan dan mengungkapkan curhatan hati, pemerintah menjanjikan akan mengangkat guru honorer menjadi CPNSsejak 2016. Tetapi pada realitanya selama lima tahun ini tidak ada pengangkatan CPNS," kata H. Dede Yusuf didampimgi kader Partai Demokrat Jane Shalimar dan Komandan Imah Rancage Saeful Bachri kepada wartawan.

Padahal, imbuh Dede Yusuf, para guru honorersewaktu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat, sekitar 1 juta guru honorerdiangkat menjadi CPNS.

"Masalah guru honorer sempat kita angkat di lembaga DPR RI, untuk meminta pemerintah supaya menjelaskannya. Kenapa masalahnya? Berikut kebutuhan guru? Termasuk bagaimana proses seleksi atau rekrutmen CPNS tersebut," katanya.

Misalnya, imbuh Dede Yusuf, suplai guru honorer itu mencapai 1 juta orang, sedangkan kebutuhan guru dari mulai 2020-2021 mencapai 950.000 orang, sehingga hampir sama kebutuhannyaii Demokrat H. Dede Yusuf M. Effendi di Baleendah.*/ENGKOS KOSASI/GALAMEDIA

"Kebutuhan guru itu harus disebar dan memang saat ini banyak menumpuk di Pulau Jawa," katanya.

Ia pun mengatakan, kelompok guru yang pensiun itu, setiap tahunnya mencapai 20.000 orang. Artinya, kelompok guru honorer yang sudah ngantre dan belum diangkat menjadi CPNS bisa masuk dan diperhatikan pemerintah.

"Tapi kenapa pemerintah melaksanakan tes CPNS yang baru, tetapi orang-orang yang baru mendapatkan kesempatan untuk masuk menjadi CPNS," ujarnya.

Melihat kondisi demikian, katanya, menimbulkan "kegalauan" di kalangan para guru honorer yang sudah mengajar antara selama 5 tahun sampai 15 tahun.

"Kok, mereka enggak mendapatkan kesempatan menjadi CPNS. Sementara usia mereka untuk mengajar sudah hampir habis. Masa bakti berdasarkan Undang-undang ASNdengan usia maksimal 35 tahun," ucapnya.

Dede Yusuf yang berasal dari Komisi X DPR RI berusaha untuk menyerap aspirasi dari para guru honorer tersebut.

"Kami sudah minta kepada pemerintah, tolong yang didahulukan yang memiliki masa bakti lebih dari 5 tahun, 10 tahun dan kemudian disetujui pemerintah," katanya.

Ia pun berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan para guru honorer dengan masa bhakti tersebut, yaitu dengan cara diangkat langsung menjadi CPNS tanpa test

Meski pemerintah akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti tiga kali test ssbagai persyaratan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Jika tiga kali test tak masuk, mereka masuk calon P3K," tuturnya.

Dikatakannya, bahkan ada isu para guru honorer yang sudah lolos P3K, sampai saat ini SK (surat keputusannya) tak turun.

Hal itu menimbulkan pertanyaan, termasuk para guru honorer non kategori dengan usia lebih dari 35 tahun.

Mereka memperjuangkan upah minimum kabupaten (UMK), karena selama ini mereka rata-rata dibayar Rp 300.000/bulan/orang.

Itu jika dibandingkan dengan pekerja paruh waktu seperti tukang bangunan atau teknisi yang dipanggil ke rumah lebih besar dari guru honorer.

"Kita berusaha untuk memperjuangkan mereka untuk mendapatkan upah minimal sesuai dengan UMK dalam hukum ketenagakerjaan," paparnya.

Dede Yusuf lebih lanjut mengatakan, daerah yang mengangkat CPNS dari kelompok P3Kitu harus berdasarkan pada kebutuhan daerah.

 

Sementara lebih dari 450 pemerintah daerah dan kota di Indonesia, yang melaporkan kebutuhan itu baru sepertiganya dan dua pertiganya belum melaporkan kebutuhan P3K-nya.

Memang masalah terbesar, katanya, pemerintah daerah belum bisa mengeluarkan anggaran karena menunggu yang lain datanya masuk ke pemerintah pusat.

Ia berharap satu dua minggu kedepan, Peraturan Presiden untuk pengangkatan P3Kmenjadi CPNS segera keluar.

"Agar P3K yang sudah dites maupun yang sudah lolos mendapatkan haknya," harapnya.

Ia juga meminta perhatian dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI karena yang memploting pembayaran tunjangan guru honorer.

Kementerian Keuangan menggelorkan anggaran ke daerah hampir Rp 300 triliun lebih untuk DAU, DAK fisik dan DAK non fisik.

Artinya kalau saja dirjen anggaran keuangan sepakat dengan Komisi X DPR RI, maka daerah yang tak mau memberikan tunjangan ditahan DAU pendidikannya sampai menyelesaikan penganggaran buat guru honorer.***(pikiran rakyat)

Share this post